Kategori: Berita

YOGYAKARTA (2/8/2018) – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima tamu kunjungan dari salah satu komisioner KPID Banten, Alamsyah, S.S., Kamis (2/8). Bertempat di kantor KPID DIY, diterima oleh Hajar Pamundi, S.T., Agnes Dwirusjiyati, S.Pd., M Imam Santoso, S.I.P., dan Yohanes Suyanto, S.Pd.

Kunjungan Alamsyah selain untuk bersilaturrahmi dengan KPID DIY, juga untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terkait konten siaran lokal dan perda penyiaran.

Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 mengamanatkan kepada setiap Lembaga Penyiaran dalam sistem stasiun jaringan televisi wajib menyiarkan Program Siaran Lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu Siaran per hari. Sedangkan, setiap Lembaga Penyiaran dalam sistem stasiun jaringan radio wajib memuat Program Siaran Lokal dengan durasi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari seluruh waktu Siaran per hari. (cha)

Comments

comments

YOGYAKARTA (2/8/2018) – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Drs. I Made Arjana Gumbara bersama Agnes Dwirusjiyati, S.Pd (Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran) menghadiri undangan Rapat Kerja Komisi A DPRD DIY , Kamis (2/8) bertempat di Ruang Rapat Komisi A DPRD Yogyakarta.

Rapat hari ini membahas KUA-PPAS RAPBD DIY tahun anggaran 2019. Hadir dalam rapat, yakni pimpinan dan anggota komisi A DPRD DIY, Koordinator komisi A, SKPD Mitra Kerja Komisi A, dan TAPD Pemda DIY. (cha)

Comments

comments

Ketua KPID Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. I Made Arjana Gumbara menjawab pertanyaan yang diajukan Puji Rianto, S.I.P.,M.A. (Peneliti Riset Dewan Pers) seputar kebebasan pers guna mengetahui indeks kemerdekaan pers di tahun 2018, Rabu (25/7) bertempat di kantor KPID DIY.

YOGYAKARTA (25/7/2018) – Ketua KPID DIY, Drs. I Made Arjana Gumbara menyambut baik kedatangan Puji Rianto, S.I.P.,M.A. di ruang rapat KPID DIY, Rabu (25/7). Tujuan kedatangan Puji untuk melakukan pengumpulan data kuesioner penelitian yang tengah dilakukan oleh Dewan Pers.

Dewan Pers bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB Universitas Islam Indonesia Yogyakarta mengadakan sebuah riset dokumen untuk mengetahui Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia tahun 2018. Tim Peneliti terdiri dari Muzayin Nazaruddin, S.Sos.,M.A., Puji Rianto S.I.P.,M.A., dan Ali Minanto, S.Sos.,M.A.

Selain mengumpulkan data, juga melakukan wawancara dengan Ketua KPID DIY sesuai dengan latar belakang riset yang dilaksanakan, yaitu “Lingkungan fisik dan politik merujuk pada ketersediaan perlindungan politik terhadap kebebasan pers,” kata Puji. Dalam penelitian ini, Dewan Pers ingin melihat sejauh mana jurnalis dapat melaksanakan perannya dalam menyediakan informasi yang akurat dan objektif bagi warga negara tanpa ada intimidasi, sensor, dan intervensi pihak manapun.

Sample responden diambil melalui kuesioner tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada 12 responden terdiri dari LSM, Akademisi, Instansi terkait, dan Jurnalis . KPID DIY menjadi salah satu responden pilihan Tim Peneliti. (cha)

Comments

comments

Jakarta – Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan 12 (dua belas) perguruan tinggi, telah memasuki  tahun ke-empat. Terdapat 8 (delapan) program siaran yang diteliti pada survey kali ini adalah, Program Berita, Infotainment, Anak, Religi, Wisata Budaya, Variety Show, Sinetron, dan Talkshow.

Survey yang dikawal langsung oleh divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPI Pusat ini, melibatkan 120 orang panel ahli dan 1200 responden di 12 kota besar di Indonesia. Panel ahli yang terdiri atas berbagai tokoh dari berbagai bidang ilmu, memberikan pendapat dan masukan terhadap setiap program siaran yang menjadi contoh untuk dinilai, dalam sebuah forum diskusi tertutup. Sedangkan 1200 responden yang disurvey, merupakan masyarakat umum dengan berbagai latar belakang sosial, yang dimintakan pendapat singkat berdasarkan panduan survey yang dibuat.

Hasil survey periode pertama (Januari-Maret) tahun 2018, menunjukkan bahwa secara umum kualitas program siaran di televisi mendapatkan nilai 2,84, yang berarti masih di bawah nilai standar yang ditetapkan oleh KPI, yakni sebesar 3. Dari hasil survey ini pula diketahui bahwa empat program siaran, yakni Sinetron, Veriey Show, Infotainment dan Berita, masih mendapatkan nilai di bawah 3. Bahkan, untuk program infotainment, sinetron dan variety show, hanya mampu mencapai nilai berkisar 2,3-2,5.

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis menjelaskan, hasil olah data dari Litbang KPI menunjukkan, ke-delapan program siaran yang disurvey memiliki catatan kritisnya masing-masing. “Program berita memiliki catatan serius pada masalah faktualitas, keadilan dan tidak berpihak”, ujar Yuliandre. Hal ini ditunjukkan dari penilaian panel ahli pada indikator-indikator tersebut mendapatkan nilai indeks terendah.

KPI menilai hal ini menjadi catatan yang cukup serius mengingat negeri ini akan menghadapi momentum politik, Pemilihan Umum Legislatif yang berbarengan dengan Pemilihan Presiden. “Jika dilihat lebih rinci pada hasil survey, dapat diketahui pula stasiun televisi mana saja yang mendapatkan nilai paling rendah untuk tiga indikator penting tersebut”, ujarnya.

Catatan serupa juga muncul pada program siaran Talkshow. Program yang mendapatkan indeks 3,01 ini ternyata  dinilai belum mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Bahkan beberapa program talkshow di televisi dinilai masih menyajikan dialog-dialog yang cenderung memihak kepentingan politik pemilik televisi.

Untuk program anak, meskipun mendapatkan nilai indeks 3,09,  muatan kekerasan yang muncul pada program ini harus mendapatkan perhatian. Selain itu, tambah Yuliandre, sekalipun program anak di layar kaca kita sudah berkualitas, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk melakukan pendampingan bagi anak-anaknya menonton televisi. “Jangan lupa, para ahli kesehatan anak juga telah menetapkan batas maksimal menonton televisi untuk anak-anak adalah dua jam dalam sehari”, tegasnya. Hal ini tentu saja untuk menghindari efek-efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh televisi atas tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Program wisata budaya kerap kali mendapatkan nilai indeks tertinggi, dalam beberapa kali survey. Namun tim Litbang KPI melihat adanya kecenderungan penurunan nilai indeks dari tiap kali survey. Beberapa catatan yang dihimpun dari penilaian panel ahli, tampaknya harus sangat diperhatikan betul oleh pengelola program ini. Diantaranya adalah kehadiran presenter program wisata budaya yang dinilai kurang menggunakan cara yang tepat dalam mengangkat tradisi budaya serhingga dapat menimbulkan pemahaman yang salah pada budaya yang diangkat. Selain itu, masih terdapat penampilan presenter yang dianggap menonjolkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma kesopanan di masyarakat, misalkan baju yang terbuka, atau anggota tubuh yang bertato. “KPI berharap, produser program wisata budaya dapat mengarahkan lebih detil bagaimana presenter bersikap dalam menghormati nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan atas golongan”, ujar Yuliandre.

Program siaran ini banyak mendapatkan perhatian dari panel ahli, karena memuat spirit mengangkat budaya lokal yang menjadi kekayaan khazanah budaya Indonesia. Catatan yang diberikan atas program ini tentunya diharapkan agar program siaran wisata budaya dapat memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kearifan lokal dari masyarakat daerah. “Penghormatan terhadap kultur lokal pun harus muncul di televisi sebagai bagian edukasi pada masyarakat bagaimana menyikapi kebhinekaan bangsa ini”, papar Yuliandre.

Dengan hadirnya hasil survey ini, KPI berharap masyarakat dapat lebih selektif dalam mengonsumsi informasi atau pun konten siaran di televisi. “Hasil survey ini dapat menjadi panduan bagi publik, tentang tayangan yang mendidik serta informasi bermutu yang dapat menuntun mereka ke arah lebih baik”, ujarnya. Selain itu, Yuliandre berharap, hasil survey juga menjadi panduan bagi lembaga dan instansi dalam penempatan iklan yang dapat mendukung keberlangsungan program-program siaran televisi yang berkualitas di tengah masyarakat.

Secara ideal Yuliandre mengingatkan, bahwa landasan membangun penyiaran berkualitas setidaknya mencakup empat aspek fundamental. Pertama,landasan filosofis. Program siaran harus dapat mencerminkan 5 sila dari pancasila: nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, dan persatuan Indonesia. Kedua, landasan historis. Program siaran menggambarkan kebhinekaan serta menghormati keragaman. Ketiga,landasan sosiologis. Konten siaran harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan antar sesama. Keempat, landasan yuridis. Program siaran mematuhi peraturan perundang-undangan. Dirinya meyakini, jika lembaga penyiaran dan masyarakat memahami betul empat aspek fundamental tersebut, program siaran berkualitas akan hadir di tengah masyarakat dan mampu mendorong terwujudnya peradaban penyiaran Indonesia yang lebih bermartabat.

Siaran Pers ini dikeluarkan oleh:

Sub Bagian Humas dan Kerjasama KPI Pusat.

Hasil lengkap survey dapat diunduh di: www.kpi.go.id. Atau kirim email permintaan ke: Humas.kpi@gmail.com

Comments

comments