- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran
- Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas
- Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan Atas Penyelenggaraan Penyiaran
- Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
- Buku Mengenal KPI/KPID Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 5 November 2016
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Taraf Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- PM No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, dan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran.
- PM No. 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika.
- PM No. 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Peyelenggaraan Penyiaran
- Kepmen No. 534 Tahun 2018 Tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaran
- Kepdirjen No. 20 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar dalam Penyelenggaraan Penyiaran untuk Keperluan Radio Siaran Frequency Modulation
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
- Surat Edaran KPI Pusat No. 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan
- UU Nomor 11 Tahun 2020 UU Cipta Kerja
- Larangan P3 dan SPS
Comments
Print 
PDF