Puasa Ramadhan sebagai salah satu implementasi dari Rukun Islam; juga ideal untuk membangkitkan kesadaran konstruktif-kohesif bagi para praktisi media penyiaran untuk memproduksi dan mereproduksi konten acara yang semakin mencerdaskan pemirsa; bukan program acara yang justru mengumbar hawa nafsu (pornografi), adegan kekerasan, perselingkuhan, glamorisme, hedonisme, dan perbuatan buruk lainnya. Masih sering ditemukannya program-program acara di media penyiaran yang melanggar berbagai regulasi (peraturan) yang ada, menunjukkan komitmen dari para pengelola media penyiaran untuk mewujudkan penyiaran nasional yang bermartabat dan mencerdaskan masih cukup rendah.
Untuk itu KPID DIY menyelenggarakan Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama bertema “Memotret Tayangan TV dan Radio (Selama Ramadan) di DIY: Upaya Konstruktif-Kohesif Membangun Peradaban Bangsa Modern nan Religius” pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 di Aula Plaza Informasi Dishubkominfo DIY.
Adapun narasumber pada diskusi publik kali ini adalah Majelis Ulama Indonesia DIY KRT Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Pemerhati Penyiaran dan Pengasuh Obrolan Pak Bares RRI Drs. Gatot Marsono M.M., dan Komisioner KPID DIY Amin Purnama, S.H. Diskusi publik dimoderatori oleh Komisioner KPID DIY Supadiyanto, S.Sos., M.Ikom..
Diskusi publik diawali dengan sambutan oleh Ketua KPID DIY Sapardiyono, S.Hut. M.H.. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan Amin Purnama tentang pokok-pokok penayangan acara-acara di media penyiaran yang difokuskan pada hukum fundamental yang berlaku di Indonesia. Informasi yang disajikan melalui lembaga penyiaran sebaiknya memiliki tiga landasan. Pertama, amanat konstitusi yaitu menjamin kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi. Kedua, sebaiknya sesuai dengan tujuan yang ada di Undang-undang. Dan ketiga, menyeimbangkan amanat konstitusi dan cita-cita undang-undang. Pada intinya tayangan melalui media penyiaran hendaknya bisa mencakup segala aspek, baik sosial, hukum.
KRT Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat memaparkan upaya Konstruktif-Kohesif Membangun Peradaban Bangsa Modern nan Religius dengan perspektif Teologis – Religius. Peradaban bangsa modern nan religious berangkat dari pembukaan UUD 1945 diantaranya terdapat 5 cita-cita Indonesia merdeka, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan dicantumkannya rumusan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, adalah mengikat seluruh bangsa Indonesia, termasuk seluruh institusi bangsa dan Negara termasuk pemerintah, dan mewarnai dalam segala upaya mewujudkan 5 ciri atau unsur kemerdekaan serta 4 tujuan pembangunan Indonesia. Perspektif pembangunan bangsa yang modern adalah pembangunan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi,. Namun, tentu saja tetap religious.
Menurut Gatot, dunia penyiaran harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat sehingga akan membawa keadilan informasi bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Radio dan televisi bisa menjadi penyebab kerusakan, jika tidak bisa mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. KPID sebaiknya memberikan pengayoman, membimbing, kepada lembaga penyiaran serta masyarakat.
Gatot menambahkan, isi media tidak hanya ditentukan oleh faktor internal media, tetapi juga faktor eksternal. Kepemilikan media akhirnya menentukan bagaimana isi media yang diproduksi dan dibentuk. Oleh karena itu, agar informasi tidak hanya dimonopoli oleh satu golongan dan masyarakat mendapat pilihan informasi yang beragam dan sesuai dengan yang dibutuhkan maka perlu dipastikan agar keberagaman itu dimulai dari kepemilikan media. Ramadhan di televisi atau radio seharusnya mampu membuat inovasi bagi KPID maupun KPI Pusat dalam menyaring acara selama bulan ramadhan untuk mewujudkan tayangan yang religius.
Comments
Print 
PDFRelated Posts:
Menarik
GRC Artistika