Optimalisasi Pembinaan Lembaga Penyiaran

komisi A Jateng 1

Yogyakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan kerja dari rombongan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dan KPID Provinsi Jawa Tengah yang bermaksud mendiskusikan terkait Optimalisasi Pembinaan Lembaga Penyiaran (17/6). Kunjungan diterima oleh Ketua dan Anggota Komisioner beserta staff Sekretariat KPID DIY di Ruang Rapat Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta Lantai 2, Jalan Brigjen Katamso. Continue reading “Optimalisasi Pembinaan Lembaga Penyiaran”

Comments

comments

EVALUASI DENGAR PENDAPAT PERKUMPULAN PENYIARAN RADIO KOMUNITAS SUARA PASAR FM

IMG-20190527-WA0008

(Yogyakarta, 27/05/2019) – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Evaluasi Dengar Pendapat Lembaga Penyiaran Komunitas Radio Suara Pasar FM, pada Senin 27 Mei 2019. EDP dilaksanakan di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dan dibuka dengan Sambutan dari Ketua KPID DIY, Drs. I Made Arjana Gumbara yang menyampaikan bahwa EDP pada saat ini sudah berubah ke prosedur EDP Online, namun untuk kesempatan ini EPD Radio Suara Pasar FM masih dilaksanakan sama seperti EDP sebelumnya.

Continue reading “EVALUASI DENGAR PENDAPAT PERKUMPULAN PENYIARAN RADIO KOMUNITAS SUARA PASAR FM”

Comments

comments

Koordinasi terkait Progres Perijinan Lembaga Penyiaran Komunitas

berita koordinasi progres perijinan LPK 2

YOGYAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengundang beberapa Lembaga Penyiaran Radio Komunitas yang sedang berproses perizinan penyelenggaraan penyiaran, di antaranya Perkumpulan Lembaga Penyiaran Radio Citra Desa Radio (CDR FM); Perkumpulan Komunitas Radio Pratama FM; Komunitas Suara Sitimulyo Indah (SSI FM); Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Ramada FM Jogja; Radio Wisata FM Jogja – StiPram; Radio Komunitas MTS 2 Jetis Bantul; Radio Komunitas Swara Pasar; Radio Komunitas Balai Budaya Minomartani (BBM FM); Radio Komunitas Sri Gading, dan Lembaga Penyiaran Komunitas Mentari (Bantul). Rapat Koordinasi bertujuan untuk membahas progress perizinan Lembaga Penyiaran Komunitas dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Dinas Kominfo DIY, Selasa (21/5). Continue reading “Koordinasi terkait Progres Perijinan Lembaga Penyiaran Komunitas”

Comments

comments

Koordinasi KPID Daerah Istimewa Yogyakarta dengan KPID Sumatera Utara terkait Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran radio dan Televisi di Yogyakarta

WhatsApp Image 2019-05-17 at 10.44.15

YOGYAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan dari Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumatera Utara, Drs. Jaramen Purba, M.AP Jumat (17/5) di kantor KPID DIY. Kunjungan dimaksudkan untuk berkoordinasi terkait Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran radio dan Televisi di Yogyakarta.

Ketua KPID DIY, Drs. I Made Arjana Gumbara dan Anggota Komisioner KPID DIY, Yohanes Suyanto, S.Pd., Agnes Dwirusjiyati, S.Pd, dan Hajar Pamundi, S.T. menyambut baik kunjungan dari Jaramen Purba. Selama koordinasi, banyak masukan dan pertukaran informasi yang diperoleh, terutama di bidang pengawasan isi siaran. Jaramen Purba menyebutkan bahwa iklan yang ditayangkan di televisi ataupun radio tidak serta-merta benar dan masyarakat perlu diberikan edukasi terkait iklan-iklan tersebut, misalnya saja iklan obat herbal, iklan produk kecantikan pemutih atau iklan mie instan.

WhatsApp Image 2019-05-17 at 10.45.46

“Kami adakan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran yang diketahui melanggar aturan P3 dan SPS, “ tutur Jaramen. Tidak hanya pembinaan, KPID Sumatera Utara sangat aktif untuk membangun hubungan baik dengan orang-orang yang bekerja di Lembaga Penyiaran. Misalnya saja, KPID Sumatera Utara bekerjasama dengan KPI Pusat untuk mengadakan outbound bersama staff Lembaga Penyiaran. Melalui kegiatan santai, diharapkan pesan-pesan yang disampaikan terkait aturan P3 dan SPS kepada Lembaga Penyiaran dapat dijalankan, terutama untuk menjaga siaran yang sehat dan berkualitas.

Dalam kunjungan, Jaramen Purba juga menyempatkan diri untuk melihat ruang pemantauan KPID DIY. Saat ini, alat pemantauan di KPID DIY dapat melakukan pemantauan dan perekaman terhadap tujuh stasiun televisi yang bersiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dua stasiun radio. (cha)

Comments

comments

MEMBANGUN NARASI DAMAI DI LEMBAGA PENYIARAN PASCA PEMILU

WhatsApp Image 2019-04-29 at 15.16.30Yogyakarta – (Senin, 29/04/2019)  KPID Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis Penyiaran, dengan tema “Membangun Narasi Damai di Lembaga Penyiaran Pasca Pemilu 2019”. Kegiatan ini dilaksanakan di Ayola Tasneem Convention Hotel Yogyakarta, dengan dihadiri oleh peserta dari seluruh Lembaga Penyiaran di DIY, akademisi, mahasiswa, kelompok pemuda, perempuan dan lintas agama.

WhatsApp Image 2019-04-29 at 15.16.28

Bimbingan Teknis pada Senin Pagi ini diawali dengan sambutan dari Ketua KPID DIY, Drs. I Made Arjana Gumbara yang menyampaikan bahwa seluruh Lembaga Penyiaran di Yogyakarta agar mematuhi P3SPS, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai narasi damai pasca Pemilu. Bimtek dipandu oleh Bambang Wuryanto dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selaku moderator dan narasumber Dari KPID DIY Agnes Dwi Rusjiyati, S.Pd, Drs. Phill. Lukas S. Ispandriarno dari Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana UAJY, dan yang terakhir adalah Halili Hasan, S.Pd., M.A. dari Direktur Riset Setara Institute.

Paparan pertama mengenai Peran KPID DIY dalam mendorong Media sebagai perekat sosial dan menjaga Toleransi pasca Pemilu 2019. Agnes Dwirusjiyati, S.Pd. menyampaikan “Diharapkan seluruh lembaga penyiaran di Yogyakarta, dapat menyampaikan informasi sesuai dengan data dan fakta selain itu pemberitaan yang disiarkan harus adil dan berimbang kepada semua paslon”. Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa Lembaga Penyiaran tidak boleh menjadi salah satu bagian yang ikut serta menyebarkan hoax pasca pemilu 2019 ini.

Dr. Phill. Lukas S. Ispandriarno pada kesempatan kali ini menyampaikan materi mengenai Media dan Politik Demokrasi Indonesia. Saat ini media arus utama mendapat saingan yang berat dari media social, walaupun demikian TV dan Radio masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, tetap harus menjaga isi siarannya agar tetap adil dan berimbang, dan tidak memihak pada salah satu pihak, atau tidak ada intervensi politik.

WhatsApp Image 2019-04-29 at 15.16.30 (1)

Materi terakhir Bimtek adalah mengenai Peran Media Nasional dan Lokal dalam membangun Narasi damai dan Toleransi. Materi tersebut disampaikan oleh Halili Hasan, S.Pd., M.A., yang menyampaikan bahwa Jawaban dari terciptanya narasi damai di Lembaga penyiaran Pasca Pemilu 2019 adalah Jurnalisme yang Toleran. Maksud dari hal tersebut adalah Lembaga Penyiaran harus membangun narasi yang tidak provokatif serta menghindari narasumber intoleran dalam program siarannya. Melalui Bimtek KPID DIY dengan ANBTI diharapkan seluruh peserta mampu membangun dan mewujudkan narasi damai di Lembaga Penyiaran Pasca Pemilu 2019, terutama di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta (Anna).

Comments

comments

(SIARAN PERS) Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-86: Merawat Kebhinekaan dengan Siaran Sehat dan Berkualitas

SIARAN PERS
Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-86:
Merawat Kebhinekaan dengan Siaran Sehat dan Berkualitas

Banjarmasin – Momentum Hari Penyiaran Nasional yang diperingatisetiap tanggal 1 April harus menginsipirasi setiap insan penyiaran tentang perjuangan sebuah radio ketimuran pertama di Indonesia, Solosche Radio Vereeniging (SRV), yang menjadikan medium penyiaran sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia sekaligus memperjuangkan kemerdekaannya.

Sejarah panjang SRV ini juga memperlihatkan bahwa lewat penyiaran inilah, keberagaman dan kebhinekaan masyarakat dapat dikonsolidasikan menjadi sebuah harmoni yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, maka dunia penyiaran pun dapat mengambil peran yang signifikan untuk merawat kebhinekaan bangsa, dengan menghadirkan konten siaran yang sehat, berkualitas dan juga dapat dipercaya.

Dalam peringatan Harsiarnas ke-86 yang membawa semangat “Dari Kalimantan Selatan, Indonesia Menyiarkan Baik”, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis mengajak setiap anak bangsa untuk menjaga keutuhan negara dengan mempublikasikan informasi yang akurat, berimbang, jujur dan bertanggung jawab. “Hari Penyiaran Nasional ini wajib dimaknai dengan semangat positif demi memberikan tatanan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui dunia penyiaran,” ujarnya.

KPI berterima kasih dan mengapresiasi atas penetapan resmi Hari Penyiaran Nasional tanggal 1 April yang sudah disahkan dalam Keputusan Presiden, beberap hari lalu. “Ini menjadi kado ulang tahun yang luar biasa, bagi insan penyiaran di Indonesia,” ujar Yuliandre dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Penyiaran Nasional ke 86 di Banjarmasin, Senin (1/4/2019).

Yuliandre memaparkan, dalam rangka usaha KPI menghadirkan konten siaran yang baik untuk masyarakat, dalam kesempatan peringatan Harsiarnas juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Riset Indeks KUalitas Program Siaran Televisi bersama 12 perguruan tinggi yang ada di 12 kota besar di Indonesia.

KPI berharap, hasil riset dari kerja sama KPI dengan kalangan akademisi ini dapat menghasilkan informasi berkualitas untuk diterima masyarakat melalui frekuensi publik, baik televisi dan radio. Penandatanganan Nota Kesepahaman juga akan dilakukan KPI dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) dalam bentuk Kerja Sama Pelaksanaan Aksi Bela Negara di Masyarakat Melalui Lembaga Penyiaran.

KPI sangat menyadari, masyarakat Indonesia membutuhkan tayangan yang mendidik serta informasi berkualitas yang dapat menuntut mereka ke arah yang lebih baik. Karenanya televisi dan radio harus mampu menghadirkan siaran yang menginspirasi, menggugah kreativitas serta mendorong produktivitas anak bangsa dengan konten siaran berkualitas dan juga mempersatukan segenap elemen anak bangsa.

Pada kesempatan ini pula, KPI memberikan Penghargaan Penyiaran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Masyarakat/ Organisasi Peduli Penyiaran, serta Tokoh Peduli Penyiaran. Ketiga penghargaan itu diberikan kepada: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, serta (Alm) Jusuf Ronodipuro.

Sumber: http://www.kpi.go.id

Comments

comments

Peraturan KPI dan KPU tentang Kampanye di Lembaga Penyiaran

Surat Edaran KPI Pusat tentang Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran:

https://drive.google.com/file/d/1_OxU9WSWDwLKxHEgZfh7DOGh2Jn0Yc9Y/view?usp=sharing

Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye:

https://drive.google.com/file/d/1OokOLA1BFivjymejgDgXQHzQFM2nDrW3/view?usp=sharing

Comments

comments

RAPAT KERJA DAERAH KPID DIY 2019

IMG_3839

Yogyakarta – Rapat Kerja Daerah KPID Yogyakarta dengan tema “Penguatan Kelembagaan dan Pelayanan Perijinan Penyiaran” diselenggarakan pada hari Selasa (26/2) bertempat di Aula Diskominfo Yogyakarta.

Rapat Kerja Daerah KPID Yogyakarta diawali dengan sambutan oleh Drs. I Made Arjana Gumbara selaku Ketua KPID Yogyakarta. Selaku Moderator Yohanes Suyanto, S.Pd. dan narasumber dari KPI Pusat yang diwakilkan oleh Wakil Ketua KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin M.M.

IMG_3864

Acara Rakerda dihadiri sejumlah 35 peserta yang berasal dari Balai Monitoring Kelas I DIY dan kalangan Lembaga penyiaran, seperti JOGJA TV, TVRI Jogja, RRI jogja, Radio Global FM, Radio Star Jogja FM, dsb. Selain itu dihadiri oleh DISKOMINFO DIY, PRSSNI DIY, JKRY dsb.

Paparan Rakerda disampaikan oleh Sujarwanto Rahmat Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat) yang membahas mengenai sosialisasi OSS (Online Single Submission). Dalam sesi diskusi, Mariato (TVRI) mengajukan pertanyaan yakni “apakah ijin yang sudah dikeluarkan pada era analog akan terkendala sistem cut off perpindahan sistem?”

Wakil Ketua KPI Pusat menyampaikan bahwa era digital nanti lembaga penyiaran tidak perlu bersusah payah untuk mengurus perijinan. Namun untuk ke depannya akan ada konfirmasi karena membutuhkan penyesuaian terlebih dahulu.

Pada sesi akhir diskusi, Wawan dari Lembaga Penyiaran Televisi Lokal RBTV memberi masukan kepada KPI Pusat dan KPID DIY  agar mengadakan sosialisasi persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh Lembaga Penyiaran di DIY untuk mengurus perizinan online melalui Online Single Submission (OSS).

Wakil ketua KPI Pusat menyampaikan tanggapan, “nantinya pasti akan diadakan sosialisasi. Namun akan diupayakan persamaan persepsi dahulu antara KPI dan KPID”.

IMG_3921

Untuk menutup Rakerda Tahun 2019, perwakilan dari Balai Monitoring Kelas I DIY menyampaikan terkait dengan cluster, kami sudah berupaya untuk memisahkan serta membaginya ke kelas-kelas sendiri. (Donny).

Comments

comments

KUNJUNGAN DPRD BANGKA BELITUNG KE KPID DIY

IMG20190129114430

YOGYAKARTA (29/1/2019)  –        Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung melakukan visitasi ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka pemaparan mengenai perda, struktur, regulasi serta kelembagaan KPID DIY oleh ketua KPID DIY dilanjutkan dengan diskusi bersama. Kunjungan dilakukan oleh 10 orang salah satunya yaitu Ferdiansyah selaku Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta 9 orang wakil dari DPRD Bangka Belitung dan diterima oleh seluruh anggota Komisioner KPID DIY. Continue reading “KUNJUNGAN DPRD BANGKA BELITUNG KE KPID DIY”

Comments

comments

KULIAH LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DI KPID DIY

IMG_6477

YOGYAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuka ruang untuk kuliah lapangan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (14/12). Tema untuk kuliah lapangan kali ini ialah “Kebijakan Penyiaran di Era Revolusi Industri Informasi 4.0”. Materi kuliah disampaikan oleh Wakil Ketua KPID DIY, Hajar Pamundi, S.T. Kurang lebih delapan puluh mahasiswa didampingi dengan Dosen Pengampu Mata Kuliah, yakni David Effendi, M.A hadir dan menghidupkan kuliah lapangan di KPID DIY.

Sesuai tema, Hajar Pamundi, S.T menyampaikan perjalanan penyiaran di Indonesia, mulai dari state-centered (dikuasai pemerintah) hingga saat ini berubah menjadi market-centered (dikuasai oleh pihak swasta). Problematik penyiaran saat ini mengarah pada penguasaan lembaga penyiaran oleh pihak-pihak tertentu yang imbasnya merugikan kepentingan publik. Padahal, sebagaimana dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, frekuensi bukan merupakan milik golongan tertentu, melainkan milik publik, sehingga pemanfaatannya harus mengarah kepada kepentingan publik.

KPI Pusat bersama KPI Daerah menjadi lembaga independen yang dibentuk menata regulasi penyiaran (fungsi regulator), melakukan pengawasan isi siaran (fungsi pengawasan), dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara penyiaran.

IMG_6439

“Menghadapi Revolusi Industri Informasi 4.0, Lembaga Penyiaran perlu mempersiapkan dua hal, yakni digitalisasi siaran dan kreativitas industri konten,” ungkap Hajar Pamundi. Pada tahun 2020, pemerintah sudah sepakat memberlakukan ASO (Analog Switch Off). Diharapkan lembaga penyiaran sudah bisa memigrasi siarannya dari analog ke digital.

WhatsApp Image 2018-12-14 at 13.46.48 (1)

Dalam kesempatan diskusi, mahasiswa UMY sangat antusias dengan tema dan pemaparan materi dari KPID DIY. Banyak mahasiswa yang mempersoalkan kewenangan dan ruang lingkup kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, termasuk kewenangan KPID untuk memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar aturan kampanye.(cha)

Comments

comments