Yogyakarta (18/7/2018)- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengadakan Bimbingan Teknis Penyiaran di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dengan tema “Pembinanaan Lembaga Penyiaran Komunitas dalam Rangka Mewujudkan Siaran yang Sesuai PERDA dan PERGUB DIY tentang Penyiaran”.
Bimbingan teknis dipimpin oleh moderator dari KPID DIY, Agnes Dwirusjiyati, S.Pd., dan menghadirkan tiga narasumber, yaitu M. Imam Santoso, S.I.P. (Komisioner KPID DIY), Nugroho S.T., M.M. (Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 DIY ), dan Kompol Samsul Bahri (POLDA DIY). Kegiatan BIMTEK diikuti oleh beberapa peserta dari Lembaga Penyiaran Komunitas di DIY dan instansi/stakeholder terkait, seperti Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I DIY dan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.
Selain untuk memberikan pemahaman terkait Perda dan Pergub DIY tentang penyiaran, BIMTEK Penyiaran hari ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Komunitas mengenai kebijakan dan peraturan perundangan berkaitan dengan pelanggaran dan sanksi yang disertakan. KPID DIY menemukan masih banyak permasalahan di beberapa radio komunitas. Kebanyakan masalah yang dilanggar yaitu terkait perizinan. Pasalnya di Yogyakarta ada lebih dari 104 radio komunitas, tetapi yang mempunyai kelengkapan izin penyiaran hanya satu atau dua radio saja, ungkap Nugroho.
Harapan dari kegiatan BIMTEK Penyiaran tema ini agar Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) memahami hak dan kewajiban atas perizinan yang diberikan, sehingga masyarakat tidak hanya dapat mendirikan radio saja, tetapi juga dapat mematuhi peraturan yang ada. “Pasalnya Frekuensi itu milik publik, bukan milik lembaga tertentu, maka frekuensi dapat diambil atau ditarik sewaktu waktu jika tidak sesuai dengan kaidahnya”, tegas M. Imam Santoso. (Eka)
Comments
Print 
PDFRelated Posts:
