YOGYAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan kerja dari Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Hardly Stefano Fenelon Pariela di Kantor KPID DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta, Kamis (14/1). Kunjungan diterima langsung oleh Dewi Nurhasanah, S.Th.I.,M.A. (Ketua), Agnes Dwirusjiyati, S.Pd. (Wakil), Yohanes Suyanto, S.Pd. (Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran) dan Drs. I Made Arjana Gumbara (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran) didampingi Staf Sekretariat KPID DIY.
Hardly melakukan kunjungan ke KPID DIY dalam rangka Koordinasi antara KPI Pusat dengan KPI Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait beberapa isu, termasuk Digitalisasi Penyiaran. Rencana migrasi televisi analog ke digital perlu dipersiapkan dengan matang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, karena itu perlu koordinasi antara KPI Pusat, KPI Daerah dan stakeholder di daerah. Pemetaan persoalan lokal dalam digitalisasi perlu dilakukan agar program digitalisasi menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan siaran yg berkualitas dan bermutu.
“Rencana migrasi analog ke digital harus dipersiapkan baik infrastrukstur, kendala yang mungkin muncul di berbagai daerah, termasuk wilayah blank spot seperti di wilayah Gunungkidul. Perlu diupayakan solusi untuk mengatasi hal tersebut” tutur Agnes Dwirusjiyati. Selain itu televisi lokal perlu mendapat dukungan agar mampu menjadi bagian dari televisi digital dengan berbagai kondisi yang ada, termasuk bagaimana dukungan dari pemerintah daerah terhadap televisi lokal agar tetap eksis.
Perlu ada pertemuan lanjutan untuk proses digitalisasi baik dari Kominfo, KPI, KPID, Legislatif dan Eksekutif sehingga rencana digitalisasi dapat tercapai dan tentunya masyarakat mendapat prioritas dalam proses ini. Menurut Agnes, prioritas pada Televisi lokal perlu diperhatikan agar dapat bertahan di era digital dengan keterbatasan anggaran yang mereka miliki. “Digitalisasi harus menjawab kebutuhan masyarakat di DIY terutama wilayah blank spot” tutur Hardly.
Biaya sewa mug yang mahal dikhawatirkan televisi lokal tidak dapat ikut migrasi, maka pemerintah perlu memberikan subsidi. Kemudian soal peralatan Set Top Box, mekanisme seperti apa yang akan digunakan pemerintah untuk membagi pada masyarakat, agar semua terjangkau. Masih perlu didetailkan program ini agar semua pihak memahami mekanismenya.
Pada akhir koordinasi, Komisioner KPI Pusat dan KPID DIY sepakat berpendapat bahwa KPI Daerah perlu dilibatkan dalam dialog dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan KPI Pusat demi kesuksesan dan kelancaran digitalisasi penyiaran. Hardly juga menambahkan bahwa dirinya akan melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Penyiaran Lokal di Yogyakarta pada kesempatan berikutnya untuk koordinasi terkait digitalisasi penyiaran dari sudut pandang Lembaga Penyiaran. (fkpid)
Comments
Print 
PDFRelated Posts:
